Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 22

Tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor Peraturan 22
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Januari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Januari 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2021 menetapkan pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun anggaran 2021. Peraturan ini merupakan kebijakan pemerintah daerah guna mewujudkan efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan publik, khususnya pada bidang administrasi kependudukan agar seluruh warga mendapatkan hak identitas hukumnya secara tepat waktu.

Poin-Poin Utama

Tim yang dibentuk memiliki serangkaian tugas teknis untuk membenahi database kependudukan melalui langkah-langkah berikut:

  • Melaksanakan sinkronisasi data bagi anak usia 0 sampai dengan 18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran.
  • Melakukan pendataan bagi penduduk yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat aktif dalam sistem untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian.
  • Melakukan verifikasi dan penelitian berkas permohonan pencatatan sipil yang diajukan baik secara langsung maupun melalui mitra kerja seperti rumah sakit.
  • Memproses penerbitan kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diserahkan bersamaan dengan Kartu Keluarga kepada pemohon.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan percepatan ini menitikberatkan pada akurasi data dan kemudahan akses layanan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Melakukan assessment atau penilaian pelaporan kematian bagi warga yang memiliki keterbatasan, seperti faktor usia, sakit menahun, serta cacat fisik maupun mental.
  2. Seluruh operasional dan honorarium tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2021.
  3. Alokasi honorarium bulanan ditetapkan bagi jabatan tertentu dalam tim, di antaranya:
    • Penasehat I (Bupati): Rp1.500.000,00.
    • Penasehat II (Wakil Bupati): Rp1.200.000,00.
    • Koordinator: Rp750.000,00.

Larangan & Ketentuan Khusus

Tim pelaksana dilarang mengabaikan prosedur verifikasi data yang telah ditetapkan dan wajib melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Tim bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Bantul melalui penyampaian laporan tertulis mengenai capaian percepatan administrasi kependudukan. Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan dan mengikat seluruh personel yang tercantum dalam lampiran struktur organisasi tim.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.