Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 24

Tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KALURAHAN SEBAGAI PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
Nomor Peraturan 24
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Januari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KALURAHAN SEBAGAI PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 merupakan regulasi yang menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) guna menyusun Peraturan Bupati mengenai Kalurahan. Keputusan ini diterbitkan sebagai langkah tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan dalam rangka melaksanakan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

  • Pembentukan tim teknis yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah untuk merumuskan kebijakan operasional terkait pemerintahan Kalurahan.
  • Tugas utama tim meliputi pengumpulan bahan referensi, penyusunan draft peraturan, hingga pembahasan rancangan regulasi secara komprehensif.
  • Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk memastikan sinkronisasi aturan dengan standar hukum yang lebih tinggi.
  • Kewajiban penyelenggaraan public hearing dan sosialisasi agar rancangan peraturan mendapatkan masukan dari masyarakat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Pelaksanaan penyusunan peraturan harus mengedepankan prinsip transparansi melalui metode uji publik kepada pemangku kepentingan.
  2. Seluruh pembiayaan operasional Pokja dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.
  3. Struktur organisasi Pokja dipimpin oleh Plt. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul dengan rincian kompensasi sebagai berikut:
    1. Ketua menerima honorarium sebesar Rp1.000.000,00.
    2. Wakil Ketua menerima honorarium sebesar Rp850.000,00.
    3. Anggota menerima honorarium sebesar Rp750.000,00.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pokja dilarang bekerja tanpa koordinasi dan diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara formal kepada Bupati Bantul sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Keputusan ini bersifat mutlak dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, yakni pada awal tahun anggaran 2021.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.