Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 49

Tentang PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON, KALURAHAN DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 49
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Januari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Januari 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON, KALURAHAN DAN DUKUH SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2021 merupakan regulasi yang menetapkan pemberian uang stimulan sebagai bentuk insentif untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pelunasan pajak oleh para pengelola di tingkat kewilayahan selama tahun anggaran 2021.

Poin-Poin Utama

  • Penerima uang stimulan meliputi aparat di tingkat kapanewon, kalurahan, hingga dukuh se-Kabupaten Bantul.
  • Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul bertugas melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran setiap akhir bulan sebagai dasar pemberian stimulan.
  • Penetapan penerima stimulan dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala BKAD bagi wilayah yang telah mencapai target pelunasan.
  • Besaran nominal uang stimulan bervariasi tergantung pada besarnya Pokok Ketetapan pajak di wilayah masing-masing.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemberian dana stimulan diprioritaskan berdasarkan persentase capaian dan waktu pelunasan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Prioritas utama diberikan kepada wilayah yang mencapai pelunasan 100% (seratus persen) yang terbagi dalam 5 tahap waktu pembayaran.
  2. Wilayah dengan tingkat capaian 90% hingga 99,99% tetap berhak menerima stimulan dengan besaran yang disesuaikan.
  3. Batas minimum pencapaian untuk mendapatkan kebijakan stimulan setelah jatuh tempo adalah 85%.
  4. Pembagian kelompok wilayah didasarkan pada jatuh tempo pembayaran PBB P2, yaitu kelompok 31 Juli 2021, 31 Agustus 2021, dan 30 September 2021.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Terdapat pengecualian pemberian stimulan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang penagihannya dilakukan secara langsung oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  • Seluruh biaya stimulan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
  • Keputusan ini mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.