Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 56

Tentang HARGA LIMIT/TERENDAH SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG ATAP BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH DAN RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA SEWON YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021 BUPATI BANTUL,
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 56
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Februari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Februari 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword HARGA LIMIT/TERENDAH SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG ATAP BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH DAN RUANG KELAS TK NEGERI PEMBINA SEWON YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021 BUPATI BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 yang diterbitkan dengan tujuan utama menetapkan harga limit atau harga terendah atas penjualan aset daerah yang sudah tidak digunakan. Peraturan ini merupakan ketetapan baru yang berfungsi sebagai landasan legalitas dalam proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) melalui mekanisme penjualan pada tahun anggaran 2021.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini mengatur mengenai rincian teknis aset daerah yang akan dilepas atau dipindahtangankan, yaitu:

  • Objek penjualan berupa sebagian bongkaran bangunan/gedung, khususnya pada bagian atap kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
  • Objek lainnya meliputi material bongkaran pada ruang kelas TK Negeri Pembina Sewon.
  • Dasar penetapan harga ini merujuk pada hasil Berita Acara Pemeriksaan Harga Penjualan yang telah dilakukan untuk memastikan nilai yang wajar bagi daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah menetapkan standar nilai ekonomi sebagai prioritas utama dalam pemindahtanganan aset daerah dengan urutan sebagai berikut:

  1. Harga Limit/Terendah yang ditetapkan untuk seluruh objek tersebut adalah sebesar Rp2.338.516,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah).
  2. Proses pengelolaan aset ini wajib mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  3. Instansi terkait seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan langkah-langkah pelaksanaan penjualan sesuai dengan harga batas bawah yang telah ditentukan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan khusus dan langkah koordinasi yang harus ditaati, di antaranya:

  • Keputusan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan transaksi penjualan.
  • Salinan keputusan ini wajib disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Bantul sebagai bentuk pelaporan dan pengawasan.
  • Prosedur pemindahtanganan dilarang dilakukan di bawah harga limit yang telah ditetapkan guna menghindari kerugian keuangan daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Februari 2021 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.