| Tentang | HASIL ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL |
| T.E.U Badan/Pengarang | Bagian Organisasi |
| Nomor Peraturan | 729 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 30 Desember 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 30 Desember 2020 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | HASIL ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 729 Tahun 2020 yang menetapkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan instrumen hukum baru yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan nasional mengenai pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja guna meningkatkan efektivitas birokrasi daerah.
Isi utama dari keputusan ini adalah penetapan hasil analisis beban kerja yang rincian teknisnya tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan keputusan tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar legalitas untuk menentukan volume kerja, distribusi tugas, serta penataan struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah agar lebih proporsional.
Pemerintah menetapkan bahwa hasil analisis beban kerja ini wajib digunakan sebagai pedoman utama dalam langkah-langkah pelaksanaan berikut:
Keputusan ini menegaskan bahwa setiap pengangkatan pegawai dalam Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional harus didasarkan pada hasil analisis beban kerja ini. Dalam prosesnya, pengambil kebijakan dilarang mengabaikan kriteria objektif pegawai yang meliputi:
Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan, yakni 30 Desember 2020, ditandatangani oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.