Peraturan Bupati Tahun 2020 Nomor 142

Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 142
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 17 Desember 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 17 Desember 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 142 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas aturan lama yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib anggaran serta memastikan adanya kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2020.

Poin-Poin Utama

Isi teknis utama dalam peraturan ini adalah perubahan pada Pasal 6 yang mengatur rincian besaran persentase insentif bagi para pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pembagian dana insentif berdasarkan capaian kinerja pada periode triwulan tertentu. Beberapa poin utama yang diatur mencakup:

  • Penetapan persentase insentif untuk Bupati dan Wakil Bupati.
  • Alokasi insentif untuk Pejabat Sementara (Pjs) Bupati pada periode tertentu.
  • Pembagian porsi insentif bagi Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak, baik untuk jenis pajak umum maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  • Alokasi khusus bagi petugas pemungut di tingkat Kalurahan dan tenaga lapangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah daerah mengatur prioritas alokasi dana insentif pemungutan pajak yang dibagi ke dalam beberapa tahapan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Triwulan Pertama: Bupati menerima alokasi sebesar 4,99%, Wakil Bupati sebesar 4,07%, dan Perangkat Daerah pelaksana mendapatkan antara 85,94% hingga 90,94% tergantung jenis pajaknya.
  2. Triwulan Kedua sampai Ketiga: Persentase untuk Bupati disesuaikan menjadi 6,65%, Wakil Bupati 5,43%, dan Perangkat Daerah pelaksana mendapatkan alokasi antara 82,92% hingga 87,92%.
  3. Triwulan Keempat: Terdapat aturan khusus di mana Pejabat Sementara (Pjs) Bupati mendapatkan porsi 1,95%, Bupati 0,97%, dan Wakil Bupati 0,79%. Porsi Perangkat Daerah pelaksana pada periode ini meningkat hingga mencapai 96,29%.
  4. Tenaga Lapangan & Kalurahan: Untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), petugas tingkat Kalurahan dan tenaga lain yang ditugaskan secara konsisten mendapatkan alokasi tetap sebesar 5%.

Larangan & Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam peraturan ini menegaskan bahwa seluruh pembagian insentif harus didasarkan pada realisasi penerimaan pajak yang benar-benar masuk ke kas daerah. Peraturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan dan merupakan bagian dari fiscal policy daerah untuk memotivasi aparatur dalam mencapai target pendapatan daerah. Segala teknis pelaksanaan yang tidak diubah dalam peraturan ini tetap merujuk pada peraturan induk sebelumnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.