| Tentang | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 142 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 17 Desember 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 17 Desember 2020 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 |
Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 142 Tahun 2020, yang merupakan perubahan ketiga atas aturan lama yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib anggaran serta memastikan adanya kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2020.
Isi teknis utama dalam peraturan ini adalah perubahan pada Pasal 6 yang mengatur rincian besaran persentase insentif bagi para pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pembagian dana insentif berdasarkan capaian kinerja pada periode triwulan tertentu. Beberapa poin utama yang diatur mencakup:
Pemerintah daerah mengatur prioritas alokasi dana insentif pemungutan pajak yang dibagi ke dalam beberapa tahapan waktu pelaksanaan sebagai berikut:
Ketentuan khusus dalam peraturan ini menegaskan bahwa seluruh pembagian insentif harus didasarkan pada realisasi penerimaan pajak yang benar-benar masuk ke kas daerah. Peraturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan dan merupakan bagian dari fiscal policy daerah untuk memotivasi aparatur dalam mencapai target pendapatan daerah. Segala teknis pelaksanaan yang tidak diubah dalam peraturan ini tetap merujuk pada peraturan induk sebelumnya.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.
.