Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 60

Tentang STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGADAAN DAN PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2020
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 60
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 04 Februari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 04 Februari 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENGADAAN DAN PEMBERIAN LAINNYA YANG SAH TAHUN ANGGARAN 2020

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 merupakan peraturan daerah yang menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) hasil pengadaan serta pemberian lainnya yang sah dari Tahun Anggaran 2020. Tujuan dari penetapan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi instansi pemerintah dalam menggunakan aset daerah sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mengatur tata kelola aset daerah dengan poin-poin sebagai berikut:

  • Aset yang diatur meliputi seluruh barang yang diperoleh dari pengadaan belanja modal maupun pemberian sah lainnya selama periode tahun 2020.
  • Setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang yang telah ditetapkan status penggunaannya.
  • Pengguna Barang diberikan wewenang untuk melakukan pemanfaatan (seperti sewa atau kerja sama) atau pemindahtanganan (seperti penjualan atau hibah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Rincian lengkap mengenai jenis, jumlah, dan nilai barang tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam aspek teknis dan prioritas anggaran, dokumen ini mencatat hal-hal berikut:

  1. Total nilai aset daerah yang ditetapkan status penggunaannya mencapai Rp364.131.279.724 (tiga ratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
  2. Alokasi aset tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori Kartu Inventaris Barang (KIB), antara lain: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Aset Tidak Berwujud (ATB).
  3. Pengguna Barang wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi guna memastikan optimalisasi penggunaan aset dalam menunjang kelancaran tugas pokok instansi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini juga memuat batasan dan prosedur khusus demi menjaga keamanan aset daerah:

  • Barang yang sudah tidak digunakan lagi sesuai tugas dan fungsinya dilarang ditelantarkan dan harus segera diserahkan kembali kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
  • Seluruh rincian Barang Milik Daerah wajib dicantumkan sebagai lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru untuk menjamin akuntabilitas.
  • Keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Februari 2021 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.