Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 191

Tentang PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul
Nomor Peraturan 191
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 22 April 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 22 April 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2021 yang menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk menjamin agar perempuan dan anak di wilayah tersebut memperoleh kemudahan, perlakuan khusus, serta perlindungan dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan saat menghadapi permasalahan hukum maupun sosial.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan susunan personalia Satgas yang mencakup Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, hingga koordinator di setiap wilayah Kapanewon (kecamatan). Fungsi utama dari pembentukan Satgas ini meliputi beberapa poin teknis berikut:

  • Melakukan penjangkauan atau outreach langsung terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di lapangan.
  • Mengidentifikasi kondisi korban dan menentukan jenis layanan apa yang paling mendesak untuk diberikan.
  • Menjadi jembatan pelaporan antara masyarakat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak serta lembaga layanan lainnya.
  • Memberikan perlindungan fisik dan psikis awal bagi korban dari situasi yang membahayakan dirinya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Satgas memiliki prioritas kerja yang terstruktur guna memastikan efektivitas penanganan masalah di tingkat akar rumput, dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Melakukan identifikasi kebutuhan layanan secara cepat dan tepat bagi perempuan serta anak.
  2. Menempatkan atau mengungsikan korban ke UPTD PPA atau lembaga layanan perlindungan lainnya dalam kondisi darurat atau bila diperlukan.
  3. Memberikan rekomendasi teknis kepada unit terkait untuk mendapatkan layanan lanjutan yang lebih spesifik.
  4. Menyusun laporan hasil penanganan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika terjadi kondisi khusus kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan fungsinya, Satgas wajib tunduk pada ketentuan bahwa seluruh hasil penanganan harus dilaporkan secara transparan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul. Selain itu, ditentukan bahwa segala biaya operasional dan pendanaan yang timbul akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul. Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Bupati.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 April 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.