Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 35

Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 35
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Mei 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Mei 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL,thr

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur tata cara pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi seluruh aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2021. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat guna memberikan penghargaan atas pengabdian aparatur kepada daerah, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci kategori penerima dan besaran komponen tunjangan yang diberikan secara teknis, di antaranya:

  • Penerima Tunjangan: Meliputi Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota DPRD), PNS, CPNS, PPPK, serta pimpinan dan pegawai non-ASN pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  • Komponen Penghasilan: Besaran tunjangan mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
  • Ketentuan Khusus CPNS: Calon Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan dengan rincian:
    1. 80 persen dari gaji pokok;
    2. Tunjangan keluarga;
    3. Tunjangan pangan; dan
    4. Tunjangan umum.
  • Pegawai BLUD: Bagi pegawai non-ASN di BLUD, besaran tunjangan diberikan paling banyak setara dengan tunjangan yang diterima oleh PNS dengan tingkat jabatan yang setara.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan dan prioritas waktu pembayaran diatur sebagai berikut:

  1. Pembayaran THR: Diutamakan untuk dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya, dengan besaran yang didasarkan pada komponen penghasilan bulan April 2021.
  2. Pembayaran Gaji Ketiga Belas: Dijadwalkan paling cepat pada bulan Juni 2021, dengan besaran didasarkan pada komponen penghasilan bulan Juni 2021.
  3. Bebas Potongan: Tunjangan ini tidak dikenakan potongan iuran wajib, namun tetap menjadi objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah (PPh ditanggung pemerintah).
  4. Sumber Pendanaan: Seluruh alokasi dana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini menetapkan batasan tegas mengenai hal-hal yang dilarang dan aturan peralihan, yaitu:

  • Larangan Bagi Penerima Cuti: Tunjangan tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
  • Pengecualian Komponen: Tunjangan ini dilarang mencakup tambahan penghasilan prestasi kerja, insentif pemungutan pajak, tunjangan profesi guru (sertifikasi), serta tunjangan khusus lainnya di luar ketentuan pasal terkait.
  • Ketentuan Penerimaan Ganda: Apabila seorang aparatur memenuhi syarat untuk menerima lebih dari satu tunjangan (misalnya sebagai pensiunan sekaligus pegawai aktif), maka yang dibayarkan hanya satu tunjangan yang nilainya paling besar.
  • Kewajiban Pengembalian: Jika terdapat kelebihan pembayaran tunjangan, maka nilai tersebut dianggap sebagai utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Mei 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.