| Tentang | PENUNJUKAN BANK UMUM UNTUK PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 524 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 17 November 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 17 November 2020 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PENUNJUKAN BANK UMUM UNTUK PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 524 Tahun 2020 yang mengatur tentang penunjukan bank-bank umum untuk keperluan penempatan uang daerah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dikeluarkan sebagai langkah administratif untuk menetapkan mitra perbankan yang berwenang mengelola dana daerah dalam instrumen deposito. Kebijakan ini berfungsi sebagai pengganti atas keputusan serupa di tahun sebelumnya guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kas daerah saat ini.
Keputusan ini menetapkan daftar institusi perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyimpan dan mengelola dana daerah. Hal ini dilakukan berdasarkan kewenangan Bupati dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah melalui bunga deposito. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi bank yang ditunjuk dalam menjalankan fungsi penyimpanan cash flow daerah secara aman dan sesuai regulasi perbankan.
Pemerintah memprioritaskan penempatan dana pada bank-bank yang memiliki rekam jejak stabil, yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Daftar bank yang ditunjuk secara berurutan adalah sebagai berikut:
Seluruh proses penempatan uang daerah dalam bentuk deposito tersebut wajib dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan tata kelola keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap akuntabel.
Terdapat beberapa aturan penting dan ketentuan peralihan yang diatur dalam dokumen ini, yaitu:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 17 November 2020 oleh Pjs. Bupati Bantul, Budi Wibowo.
.