Instruksi Bupati Tahun 1986 Nomor 10

Tentang Perubahan Sebutan "Kalurahan" Menjadi "Desa"
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 10
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword -

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 /B/Inst/Bt/1986 yang diterbitkan untuk menyelaraskan tata nama pemerintahan di tingkat bawah. Instruksi ini bertujuan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan mengubah sebutan atau istilah Kalurahan menjadi Desa agar tercipta keseragaman administrasi nasional.

Poin-Poin Utama

Isi utama dari instruksi ini adalah perintah kepada para Camat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul untuk melakukan perubahan nomenklatur. Segala bentuk administrasi yang sebelumnya menggunakan istilah Kalurahan harus segera disesuaikan menjadi Desa. Perubahan ini mencakup identitas formal pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan teknis yang harus diprioritaskan oleh para pejabat wilayah meliputi beberapa poin berikut:

  1. Perubahan secara resmi sebutan atau nomenklatur dari Kalurahan menjadi Desa dalam setiap dokumen kedinasan.
  2. Penggantian seluruh sarana fisik identitas kantor, termasuk Papan Nama dan Stempel dinas.
  3. Penyesuaian penggunaan Kop Naskah Dinas dan papan nama instansi sesuai dengan perubahan nama tersebut.
  4. Standar bentuk papan nama dan stempel wajib mengikuti pedoman yang telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 22/B/Kep/Bt/1985.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam instruksi ini ditekankan bahwa pelaksanaan perubahan atribut tidak boleh dilakukan secara sembarangan melainkan harus patuh pada aturan teknis mengenai bentuk dan ukuran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Instruksi ini memiliki sifat segera untuk dilaksanakan dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal dikeluarkan agar tidak terjadi kerancuan administrasi di lapangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Agustus 1986 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, Moerwanto Soeprapto.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.