Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 42

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor Peraturan 42
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Mei 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 10 Mei 2021
Merubah:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai pedoman pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) kepada Kalurahan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan mekanisme pemberian bantuan dengan kebijakan keuangan daerah guna mengoptimalkan fungsi masyarakat dalam pemberdayaan, percepatan, serta pemerataan pembangunan di tingkat Kalurahan.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menekankan pada mekanisme pengusulan dan verifikasi bantuan yang lebih terstruktur. Beberapa poin teknis utama meliputi:

  • BKK bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan yang menjadi kewenangan Kalurahan.
  • Pengusulan kegiatan dilakukan oleh Lurah berdasarkan aspirasi Kelompok Sasaran melalui proposal tertulis yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PPKBPMD.
  • Setiap usulan wajib melewati proses verifikasi internal oleh Pemerintah Kalurahan untuk memastikan kesiapan swadaya, kelayakan anggaran, dan mencegah duplikasi sumber pembiayaan.
  • Jika pembangunan menggunakan lahan milik warga, harus terdapat Surat Pernyataan Kerelaan penggunaan tanah minimal selama 25 tahun yang disahkan di hadapan notaris.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan batasan alokasi dan prioritas penggunaan dana sebagai berikut:

  1. Besaran BKK untuk setiap kegiatan kelompok sasaran ditetapkan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  2. Khusus untuk rencana kegiatan lampu penerangan jalan kampung atau lingkungan, plafon maksimal dibatasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  3. Alokasi belanja operasional (seperti honorarium TPK, ATK, dan konsumsi rapat) dibatasi maksimal 3% (tiga persen) dari total dana yang diterima.
  4. Dalam pembangunan fisik berbasis swadaya dengan nilai minimal Rp50.000.000,00, upah tenaga kerja (tukang dan mandor) diperbolehkan maksimal 20% dari nilai BKK.
  5. Dana BKK wajib direalisasikan pada tahun anggaran yang sama, namun dapat diselesaikan paling lambat tahun berikutnya dengan izin tertulis.

Larangan & Ketentuan Khusus

Untuk menjaga akuntabilitas, terdapat beberapa batasan ketat dalam penggunaan dana BKK:

  • Dilarang digunakan untuk membayar gaji rutin, tunjangan, biaya penelitian, biaya perjalanan dinas (study banding), atau biaya pengobatan/pemakaman.
  • Dilarang untuk pengadaan barang inventaris seperti mebelair, pakaian, dan tenda, kecuali bagi pelayanan dasar pendidikan (PAUD) dan kesehatan.
  • Dilarang membiayai pembangunan fasilitas yang bukan prioritas pelayanan publik seperti makam, monumen, tugu, gapura, dan pagar.
  • Pemerintah Kalurahan dilarang meminjamkan dana BKK kepada pihak lain atau menginvestasikannya dalam rekening bank untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok.
  • Pelanggaran terhadap ketentuan penyelesaian kegiatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan dana tahun berjalan atau kewajiban pengembalian dana ke Kas Daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.