Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 254

Tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor Peraturan 254
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Mei 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Mei 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 254 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2021. Peraturan ini bersifat sebagai penetapan baru untuk menjamin pelaksanaan program kerja PKK dapat berjalan dengan efektif, berdaya guna, dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan pembentukan tim dengan struktur kepengurusan yang melibatkan unsur pejabat daerah dan anggota organisasi PKK. Poin-poin mendasar yang diatur dalam dokumen ini meliputi:

  • Penetapan susunan dan personalia tim pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
  • Pemberian wewenang kepada tim untuk menyusun rencana serta melaksanakan koordinasi yang diperlukan lintas sektor.
  • Kewajiban tim untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap jalannya 10 Program Pokok PKK.
  • Mekanisme pertanggungjawaban tim pelaksana dalam menjalankan fungsi operasionalnya selama masa tugas.

    Prioritas & Ketentuan Teknis

    Tugas utama tim pelaksana disusun berdasarkan urutan prioritas teknis sebagai berikut:

    1. Menyusun rencana kegiatan 10 Program Pokok PKK Kabupaten Bantul Tahun 2021 secara terukur.
    2. Melaksanakan koordinasi strategis dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan program di lapangan.
    3. Menyelenggarakan kegiatan operasional pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
    4. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan program tepat sasaran.
    5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul secara periodik.

    Larangan & Ketentuan Khusus

    Beberapa aturan khusus dan ketentuan administratif yang harus diperhatikan adalah:

    • Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
    • Tim pelaksana wajib bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
    • Keputusan ini mulai berlaku secara legal sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada pejabat berwenang termasuk Gubernur DIY dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul sebagai bentuk transparansi birokrasi.

    Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Mei 2021. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

    .
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.