Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 53

Tentang PEMERIKSAAN PENGUJIAN DAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN SARANA PENYELAMATAN DENGAN
T.E.U Badan/Pengarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor Peraturan 53
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 05 Juli 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 05 Juli 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMERIKSAAN PENGUJIAN DAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN SARANA PENYELAMATAN DENGAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2021 adalah regulasi yang mengatur prosedur teknis mengenai pemeriksaan, pengujian, dan pemberian rekomendasi persetujuan atas pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran serta Sarana Penyelamatan. Peraturan ini merupakan tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran guna menjamin keselamatan bangunan gedung dan lingkungan di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan beberapa poin fundamental terkait standarisasi pengamanan kebakaran, antara lain:

  • Sistem Proteksi Aktif: Mencakup alat pendeteksi kebakaran manual/otomatis, sistem pemadam berbasis air seperti sprinkler dan pipa tegak, serta pemadam berbasis bahan kimia seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
  • Sistem Proteksi Pasif: Pengaturan struktur bangunan, penggunaan bahan tahan api, dan kompartemenisasi untuk membatasi penyebaran api.
  • Sarana Penyelamatan: Fasilitas yang dipersiapkan untuk evakuasi penghuni dan akses petugas pemadam kebakaran.
  • Objek Sasaran: Meliputi rumah sakit, sarana BBM/SPBU/SPBG, gedung perkantoran, industri, hotel, pergudangan, perumahan, hingga kendaraan bermotor khusus pengangkut B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan dan prioritas teknis yang diatur adalah sebagai berikut:

  1. Pemilik atau pengelola bangunan wajib memohonkan pemeriksaan dan pengujian berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
  2. BPBD berhak melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik gedung.
  3. Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan dinyatakan layak.
  4. Jika ditemukan kekurangan, Rekomendasi Perbaikan akan diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan mencantumkan tenggang waktu perbaikan yang jelas.
  5. Pendanaan penyelenggaraan dapat bersumber dari APBD, anggaran pemilik gedung, swadaya masyarakat, atau sumber lain yang sah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pemerintah Daerah menetapkan konsekuensi tegas bagi ketidakpatuhan terhadap aturan ini melalui ketentuan berikut:

  • Pemilik atau pengelola dilarang mengabaikan kewajiban pemeriksaan berkala untuk memastikan fungsi alat proteksi tetap optimal.
  • Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pemeriksaan akan dikenakan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis.
  • Pemerintah berwenang melakukan penundaan atau tidak mengeluarkan Surat Keterangan Kelayakan bagi bangunan yang tidak memenuhi standar.
  • Sanksi terberat dapat berupa pencabutan rekomendasi dan surat keterangan kelayakan yang telah diterbitkan sebelumnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.