Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 125

Tentang HARGA TERENDAH/LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA) DAN RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 125
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 Maret 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 18 Maret 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword HARGA TERENDAH/LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA) DAN RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2021

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 diterbitkan dengan tujuan menetapkan Harga Terendah/Limit atas Barang Milik Daerah (BMD) berupa kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan. Peraturan ini merupakan kebijakan baru untuk Tahun Anggaran 2021 guna mendukung proses penghapusan aset daerah melalui mekanisme penjualan guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci teknis pelaksanaan pelepasan aset kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan poin-poin sebagai berikut:

  • Objek yang diatur meliputi kendaraan dinas jenis Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan Roda 4 (empat).
  • Metode pemindahtanganan aset dilakukan melalui mekanisme penjualan secara terbuka agar tercipta persaingan harga yang adil.
  • Daftar lengkap kendaraan yang akan dijual terlampir sebagai satu kesatuan yang mencakup identitas kendaraan seperti nomor rangka, nomor mesin, dan nomor polisi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan penilaian harga dan alokasi aset didasarkan pada kondisi fisik dan nilai ekonomis kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

  1. Penetapan Harga Limit didasarkan pada hasil penafsiran harga jual yang mempertimbangkan kondisi terkini kendaraan.
  2. Terdapat penilaian prosentase cek fisik yang berkisar pada angka tertentu (contohnya antara 3% hingga 13%) untuk menentukan kelayakan dan harga dasar lelang.
  3. Aset yang dipindahtangankan berasal dari berbagai asal-usul perolehan, mayoritas bersumber dari dana APBD dan sebagian dari Hibah.
  4. Total nilai perolehan aset yang terdata dalam lampiran mencapai Rp1.254.026.067 dengan total nilai penafsiran harga jual sebesar Rp804.110.000.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus dan persyaratan administratif yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ini:

  • Kendaraan yang akan dipindahtangankan wajib memiliki dokumen legalitas minimal berupa BPKB dan STNK, atau melampirkan Surat Keterangan Kehilangan bagi dokumen yang tidak tersedia.
  • Keputusan Bupati ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan dan menjadi dasar bagi instansi terkait dalam melakukan lelang aset.
  • Salinan keputusan ini wajib disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua DPRD, dan instansi pengawas terkait lainnya untuk menjamin akuntabilitas proses pemindahtanganan.

18 Maret 2021, ABDUL HALIM MUSLIH

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.