Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 82

Tentang REGISTRASI DESTINASI WISATA
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pariwisata
Nomor Peraturan 82
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 25 Oktober 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 25 Oktober 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword REGISTRASI DESTINASI WISATA

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2021 adalah regulasi baru yang ditetapkan untuk memberikan landasan hukum bagi proses Registrasi Destinasi Wisata di Kabupaten Bantul. Aturan ini bertujuan untuk mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian kepariwisataan agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta memastikan pertumbuhan destinasi wisata yang terpantau dengan baik.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur kewajiban bagi seluruh Pengelola Destinasi Wisata untuk melakukan pendaftaran secara sistematis melalui sistem informasi daerah. Beberapa elemen penting yang diatur adalah:

  • Penggunaan platform digital resmi yang dinamakan Aplikasi Resi Deswita (Aplikasi Registrasi Destinasi Wisata) sebagai sarana utama pendaftaran mandiri.
  • Penyusunan profil destinasi yang komprehensif, mencakup daya tarik wisata, identitas penanggung jawab, susunan pengurus, hingga status kepemilikan lahan.
  • Pemberian hak kepada pengelola yang telah terdaftar untuk mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan, fasilitasi promosi di media milik pemerintah daerah, serta dukungan pengembangan destinasi secara langsung maupun tidak langsung.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prosedur pendaftaran diprioritaskan pada validitas data administratif dan kesiapan teknis destinasi dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Ketua pengelola wajib membuat akun (user id) pada aplikasi yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
  2. Pengelola mengunggah surat permohonan resmi yang wajib diketahui dan ditandatangani oleh Lurah di wilayah kalurahan setempat.
  3. Melampirkan dokumentasi foto identitas destinasi serta rincian fasilitas sarana prasarana yang tersedia sebagai bukti fisik keberadaan lokasi wisata.
  4. Penyampaian laporan jumlah kunjungan wisatawan tahunan secara rutin yang dilakukan paling lambat tanggal 10 Januari setiap tahunnya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat mandat khusus dan batasan tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh para pengelola pariwisata:

  • Pengelola dilarang mengabaikan pembaharuan data dan wajib melakukan pemutakhiran (update) seketika apabila terjadi perubahan informasi pada profil destinasi di dalam aplikasi.
  • Wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat.
  • Segala biaya operasional terkait pengelolaan, pemeliharaan sistem pendaftaran, dan tindakan pengawasan sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul serta sumber lain yang sah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.