Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 71

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 71
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 22 September 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 22 September 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan atas peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2021. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib anggaran serta memastikan adanya kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2021.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini terletak pada penjabaran target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan secara berkala setiap triwulan. Beberapa jenis pajak yang menjadi fokus pengaturan dalam database penerimaan daerah meliputi:

  • Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
  • Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  • Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.
  • Pajak Sarang Burung Walet.
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan persentase kumulatif pencapaian target sebagai syarat pencairan insentif pemungutan. Selain itu, diatur pula pembagian porsi insentif bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

  1. Bupati mendapatkan alokasi sebesar 4,25% dari bagian insentif.
  2. Wakil Bupati mendapatkan alokasi sebesar 3,94% dari bagian insentif.
  3. Perangkat Daerah pengelola pajak selain PBB-P2 mendapatkan alokasi sebesar 91,81%.
  4. Perangkat Daerah pengelola PBB-P2 mendapatkan alokasi sebesar 86,81%.
  5. Pemungut Pajak tingkat Kalurahan dan tenaga lain yang ditugaskan mendapatkan alokasi sebesar 5%.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pembayaran insentif pemungutan dilakukan pada awal triwulan berikutnya dengan syarat utama bahwa target penerimaan pada triwulan berjalan telah terpenuhi sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam lampiran peraturan. Khusus untuk Triwulan IV, insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target total 100% telah tercapai. Peraturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan dan menjadi acuan teknis bagi stakeholder terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 September 2021 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.