Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 105

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 105
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Oktober 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Oktober 2021
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2021 menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021. Dengan berlakunya aturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci pembagian tugas pada BPKPAD yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi terdiri dari unsur sekretariat dan beberapa bidang teknis, yaitu:

  • Sekretariat: Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan aset internal badan.
  • Bidang Anggaran: Melakukan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, dan pengendalian anggaran daerah.
  • Bidang Perbendaharaan: Mengelola kas daerah, penatausahaan belanja, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  • Bidang Aset: Fokus pada perencanaan kebutuhan, pengamanan, pemeliharaan, serta penghapusan barang milik daerah.
  • Bidang Pelayanan dan Penetapan: Menangani pendataan, penilaian, dan penetapan pajak daerah.
  • Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan: Melakukan intensifikasi pajak, penagihan piutang, dan pengawasan pendapatan daerah.
  • Bidang Akuntansi: Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas dalam badan ini diprioritaskan pada efisiensi pengelolaan keuangan negara dengan langkah-langkah teknis sebagai berikut:

  1. Penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
  2. Koordinasi penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan melalui sistem integrasi data.
  3. Penatausahaan belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
  4. Penyusunan laporan posisi kas harian secara rutin untuk menjaga likuiditas daerah.
  5. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah bersama lembaga keuangan terkait.
  6. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam setiap pelaporan keuangan untuk memastikan status opini laporan keuangan daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan dalam pelaksanaan tugas jabatan ini:

  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan kerja masing-masing.
  • Pejabat dilarang membiarkan terjadinya penyimpangan oleh bawahan dan wajib mengambil langkah korektif sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Dalam masa transisi, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib tetap melaksanakan tugasnya hingga penataan kelembagaan selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
  • Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati tersendiri berdasarkan kebutuhan beban kerja.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Oktober 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.