| Tentang | Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Viruse Disease 2019 Di Kabupaten Bantul |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Nomor Peraturan | 35 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Instruksi Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 30 November 2021 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 30 November 2021 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Viruse Disease 2019 Di Kabupaten Bantul |
Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Bantul Nomor 35/Instr/2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DIY. Instruksi ini bersifat menggantikan atau mencabut aturan lama (Instruksi Bupati Nomor 34/Instr/2021) dan berlaku efektif mulai tanggal 30 November 2021 hingga 13 Desember 2021.
PPKM Level 2 mengatur pembatasan operasional pada berbagai sektor masyarakat dengan menekankan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat akses masuk. Sektor non-esensial diberlakukan maksimal 50% Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin. Sektor esensial seperti perbankan dan perhotelan beroperasi dengan kapasitas antara 50% hingga 75%. Sedangkan sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan, dan logistik diizinkan beroperasi 100% pada fasilitas produksi atau pelayanan publik dengan protokol kesehatan ketat.
Pemerintah daerah memfokuskan upaya pada percepatan vaksinasi dan penguatan pengawasan hingga tingkat mikro melalui Posko Tingkat Kalurahan. Beberapa rincian teknis yang diatur meliputi:
Terdapat larangan dan instruksi khusus bagi masyarakat dan pelaku usaha guna mencegah lonjakan kasus:
Ditetapkan pada tanggal 30 November 2021 oleh Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih.
.