Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 449

Tentang REKENING GIRO DAN REKENING TABUNGAN MILIK PERANGKAT DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 449
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 24 November 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 24 November 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword REKENING GIRO DAN REKENING TABUNGAN MILIK PERANGKAT DAERAH

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 449 Tahun 2021 ditetapkan sebagai landasan hukum untuk mewujudkan tertib administrasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini berfungsi untuk melegalkan daftar rekening giro dan rekening tabungan yang digunakan secara resmi oleh berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Inti dari keputusan ini mencakup beberapa poin mendasar mengenai pengelolaan kas daerah sebagai berikut:

  • Penetapan daftar kolektif rekening bank yang diakui sebagai milik Perangkat Daerah maupun unit kerja di bawahnya.
  • Fungsi utama rekening adalah untuk menampung seluruh penerimaan daerah serta menjadi sarana transaksi pengeluaran yang bersumber dari APBD.
  • Dokumen ini memuat detail teknis yang mencakup nomor rekening, nama bank mitra, jenis rekening, hingga tujuan spesifik pembukaan rekening tersebut.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, pembukaan rekening didasarkan pada urutan prioritas dan kebutuhan teknis berikut ini:

  1. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ditetapkan sebagai rekening utama untuk mengelola kas umum daerah.
  2. Alokasi rekening khusus untuk pembayaran Gaji dan biaya operasional Rutin pada setiap kecamatan dan dinas.
  3. Pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Panembahan Senopati dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan layanan kesehatan.
  4. Rekening khusus penerimaan Pajak Daerah (seperti Pajak Hotel, Restoran, dan PBB) yang dikelola oleh BKAD.
  5. Penyediaan rekening untuk keperluan khusus seperti Dana Bergulir bagi UMKM, jaminan lelang, serta pengelolaan dana Jamkesmas dan BPJS Kesehatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan batasan yang harus diperhatikan oleh pengelola keuangan daerah:

  • Setiap rekening dilarang digunakan untuk tujuan di luar dari apa yang telah ditetapkan dalam kolom Tujuan Pembukaan Rekening pada lampiran keputusan.
  • Seluruh rekening yang tercantum wajib melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Inspektorat Daerah.
  • Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan menjadi dasar hukum yang sah bagi bank mitra (seperti BPD DIY, Bank Mandiri, dan BRI) dalam melayani transaksi pemerintah daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 November 2021 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.