Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 86

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 86
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Oktober 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Oktober 2021
Mencabut:

Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2021 mengatur secara rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan penataan perangkat daerah yang baru dan secara resmi mencabut serta menggantikan aturan lama, yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan struktur organisasi Dinas Kesehatan yang terdiri dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan pelaksana teknis sebagai berikut:

  1. Kepala Dinas: Pemimpin tertinggi dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  2. Sekretariat: Menangani urusan program, pelaporan, keuangan, aset, umum, dan kepegawaian.
  3. Bidang Kesehatan Masyarakat: Mengelola kesehatan keluarga, gizi, pemberdayaan masyarakat, dan promosi kesehatan.
  4. Bidang Penanggulangan Penyakit: Fokus pada surveilans, imunisasi, penyehatan lingkungan, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
  5. Bidang Pelayanan Kesehatan: Mengatur mutu pelayanan kesehatan dasar, tradisional, rujukan, hingga pembiayaan kesehatan.
  6. Bidang Sumber Daya Kesehatan: Mengelola farmasi, alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta perizinan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada efektivitas pelayanan publik melalui pembagian tugas teknis yang sistematis, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di tingkat lapangan seperti Puskesmas.
  • Pengaturan Unit Organisasi Bersifat Khusus (Rumah Sakit Daerah) yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
  • Penggunaan Jabatan Fungsional yang pengangkatannya didasarkan pada keahlian dan spesialisasi tertentu sesuai kebutuhan organisasi.
  • Penerapan sistem pelaporan berkala di mana setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara tepat waktu.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan tugasnya, setiap satuan organisasi wajib mematuhi prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi (KISS) baik secara internal maupun antarinstansi. Peraturan ini juga memuat aturan peralihan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjalankan tugasnya hingga penataan kelembagaan selesai sepenuhnya. Proses penataan organisasi berdasarkan aturan ini diberikan tenggat waktu paling lambat hingga tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Oktober 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.