Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 160

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 160
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 merupakan regulasi yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Dokumen ini merupakan peraturan baru yang mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2021 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi daerah.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dinas yang lebih ramping dengan menekankan pada peran Jabatan Fungsional. Beberapa poin utama yang diatur meliputi:

  • Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 5 (lima) Bidang Teknis utama.
  • Pengalihan sebagian tugas struktural menjadi tugas fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator dalam Kelompok Substansi.
  • Dinas memiliki fungsi koordinasi, perumusan kebijakan teknis, pemberian rekomendasi perizinan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang infrastruktur daerah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Secara teknis, dinas dibagi menjadi beberapa bidang dengan fokus pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Bidang Sumber Daya Air: Fokus pada perencanaan, pengembangan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bendungan, dan konservasi air.
  2. Bidang Cipta Karya: Mengelola infrastruktur permukiman, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem drainase, dan penataan gedung untuk kepentingan strategis.
  3. Bidang Bina Marga: Memprioritaskan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, serta pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
  4. Bidang Perumahan dan Permukiman: Melaksanakan penataan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
  5. Bidang Bina Konstruksi: Mengatur pemberdayaan jasa konstruksi, pengawasan tertib usaha, dan pengelolaan peralatan konstruksi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat aturan peralihan dan ketentuan khusus yang wajib ditaati:

  • Selama penataan organisasi berlangsung, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan pelantikan atau penyetaraan jabatan sesuai aturan baru.
  • Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi (KISS) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
  • Pelanggaran terhadap tata kerja dan prosedur wajib ditindaklanjuti oleh atasan melalui langkah-langkah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  • Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kegiatan teknis operasional tertentu yang akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.