Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 161

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 161
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 diterbitkan dengan tujuan utama untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Status peraturan ini merupakan aturan baru yang mencabut serta menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2021 agar lebih sesuai dengan dinamika organisasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat saat ini.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci struktur organisasi yang kini lebih mengedepankan efisiensi melalui pembagian unit kerja sebagai berikut:

  • Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Sekretariat yang mengoordinasikan aspek perencanaan, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian.
  • Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang berfokus pada pengelolaan identitas, biodata, dan mutasi penduduk.
  • Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang menangani dokumen peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.
  • Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mengelola sistem informasi (SIAK) serta penyajian data kependudukan.
  • Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang bertugas mengembangkan kerjasama antarlembaga dan menciptakan terobosan dalam pelayanan publik.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam aspek pelaksanaan tugas, peraturan ini menekankan pada profesionalisme dan integrasi data melalui urutan prioritas dan ketentuan teknis berikut:

  1. Penyusunan rencana kerja dinas yang terintegrasi untuk mendukung urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.
  2. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara internal maupun eksternal antarinstansi.
  3. Pengalihan peran manajerial tingkat bawah menjadi Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Subkoordinator.
  4. Kewajiban setiap pimpinan satuan organisasi untuk melakukan pengawasan melekat dan memberikan bimbingan teknis kepada bawahan.
  5. Pelaporan hasil kerja secara berkala dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dinas.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan peralihan dan larangan yang harus diperhatikan oleh seluruh personel dinas:

  • Selama proses transisi, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan lama dilarang meninggalkan tugasnya dan wajib tetap menjalankan fungsi hingga penataan atau penyetaraan ke Jabatan Fungsional selesai sepenuhnya.
  • Setiap Kepala Satuan Organisasi dilarang membiarkan terjadinya penyimpangan dalam lingkungan kerjanya dan wajib mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran.
  • Dokumen ini secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2021 dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi sejak aturan ini diundangkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.