Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 162

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 162
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dokumen ini merupakan peraturan baru yang menggantikan serta mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2021 karena struktur sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang lebih ramping dan efisien.

Poin-Poin Utama

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi dinas kini lebih mengedepankan peran jabatan fungsional, yang terdiri dari:

  • Sekretariat: Mengelola program, keuangan, aset, umum, dan kepegawaian.
  • Bidang Koperasi: Menangani kelembagaan, pendidikan, pengawasan, serta pemberdayaan koperasi.
  • Bidang Usaha Mikro: Fokus pada kemitraan, pengembangan, dan pengawasan usaha mikro.
  • Bidang Perindustrian: Mengatur sarana prasarana, sumber daya, pengawasan, dan kerjasama industri.
  • Bidang Sarana Perdagangan: Mengelola distribusi perdagangan, pasar rakyat, dan pengendalian barang pokok.
  • Bidang Pengembangan Perdagangan: Menangani promosi, kemitraan, serta pembinaan dan pengawasan berusaha.
  • Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Jabatan Fungsional.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dinas adalah membantu pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pengawasan pada sektor ekonomi kerakyatan. Beberapa urutan prioritas dan ketentuan teknis yang diatur meliputi:

  1. Penyusunan rencana kerja dan program dinas sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan.
  2. Pemberian rekomendasi teknis perizinan untuk sektor koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan.
  3. Pelaksanaan perlindungan konsumen dan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta barang penting bagi masyarakat.
  4. Pengembangan sistem informasi data yang terintegrasi (seperti Online Data System untuk koperasi dan SIINas untuk industri).
  5. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam tata kerja internal maupun eksternal.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini memuat ketentuan peralihan dan aturan khusus untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik selama masa transisi birokrasi, yaitu:

  • ASN yang sedang menduduki jabatan struktural tetap menjalankan tugasnya hingga proses penataan atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional selesai dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
  • Kepala Satuan Organisasi dilarang mengabaikan penyimpangan bawahan dan wajib melakukan pengawasan serta langkah perbaikan jika terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.
  • Setiap satuan organisasi diwajibkan menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu, yang mana laporan tersebut harus diolah sebagai bahan petunjuk bagi bawahan.
  • Pembentukan UPTD baru untuk kegiatan teknis penunjang hanya dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati tersendiri.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.