Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 175

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 175
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2021 guna menyesuaikan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar sesuai dengan dinamika regulasi terbaru.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur restrukturisasi organisasi BKPSDM yang kini lebih mengedepankan pembagian tugas berbasis substansi dan jabatan fungsional. Poin-poin perubahan mendasar meliputi:

  • Pembentukan Kelompok Substansi yang dipimpin oleh Subkoordinator untuk menggantikan struktur eselon bawah dalam rangka efisiensi.
  • Penegasan kedudukan BKPSDM sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Pengaturan mekanisme Jabatan Fungsional yang didasarkan pada keahlian, spesialisasi, serta analisis beban kerja instansi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Prioritas utama peraturan ini adalah penguatan fungsi dukungan teknis di bidang manajemen kepegawaian. Pelaksanaan teknis dibagi ke dalam beberapa struktur utama sebagai berikut:

  1. Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN: Memprioritaskan pengelolaan formasi, seleksi calon ASN, mutasi, promosi, serta sistem informasi database kepegawaian.
  2. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN: Fokus pada peningkatan kapabilitas aparatur melalui manajemen talenta, izin belajar, dan penyelenggaraan diklat penjenjangan.
  3. Bidang Penilaian, Pembinaan, dan Kesejahteraan ASN: Mengatur evaluasi kinerja, penegakan kode etik, proses hukuman disiplin, hingga fasilitasi penghargaan seperti Satya Lencana.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat aturan peralihan dan prosedur khusus yang wajib ditaati untuk menjamin keberlangsungan organisasi:

  • ASN yang menjabat sebelum aturan ini berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai proses penataan atau penyetaraan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional selesai dilakukan.
  • Kepala Satuan Organisasi dilarang mengabaikan prinsip koordinasi, integrasi, dan simplifikasi dalam tata kerja organisasi untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.
  • Setiap pejabat diwajibkan melakukan pengawasan melekat terhadap bawahan dan segera mengambil langkah perbaikan apabila ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.