| Tentang | KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| T.E.U Badan/Pengarang | Bagian Organisasi |
| Nomor Peraturan | 176 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 31 Desember 2021 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan aturan baru yang mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2021 guna menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar lebih efektif dan efisien.
Dokumen ini mengatur pembagian struktur organisasi BPBD yang terdiri atas pimpinan, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Perubahan mendasar dalam struktur ini adalah pengalihan jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional yang didukung oleh Subkoordinator. Susunan organisasi intinya meliputi:
Fokus utama BPBD adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub-urusan bencana dan kebakaran. Langkah-langkah teknis pelaksanaan diatur dalam urutan prioritas sebagai berikut:
Setiap Kepala Satuan Organisasi dilarang mengabaikan prinsip koordinasi dan wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara internal maupun eksternal. Dalam Ketentuan Peralihan, disebutkan bahwa ASN yang menjabat sebelum berlakunya peraturan ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga selesainya proses penataan atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional. Pejabat juga diwajibkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap bawahan dan segera mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.