Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 176

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 176
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan aturan baru yang mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2021 guna menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar lebih efektif dan efisien.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembagian struktur organisasi BPBD yang terdiri atas pimpinan, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Perubahan mendasar dalam struktur ini adalah pengalihan jabatan struktural menjadi Jabatan Fungsional yang didukung oleh Subkoordinator. Susunan organisasi intinya meliputi:

  • Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
  • Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
  • Sekretariat yang membawahi Kelompok Substansi Program, Keuangan, serta Umum.
  • Tiga Bidang Teknis Utama: Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana; Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan; serta Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama BPBD adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub-urusan bencana dan kebakaran. Langkah-langkah teknis pelaksanaan diatur dalam urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Pencegahan dan Mitigasi: Meliputi penyusunan peta risiko bencana, informasi rawan bencana, dan pengintegrasian pengurangan risiko dalam pembangunan daerah.
  2. Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini: Penyelenggaraan gladi bencana, pengembangan jaringan informasi, dan penentuan jalur evakuasi.
  3. Penanganan Darurat dan Logistik: Pelaksanaan komando tanggap darurat, operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue), serta pengelolaan bantuan logistik dan peralatan.
  4. Pemadaman dan Penyelamatan: Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi, pemadaman kebakaran, dan penanganan bahan berbahaya beracun (B3).
  5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Inventarisasi kerusakan dan pemulihan layanan publik pasca bencana.

Larangan & Ketentuan Khusus

Setiap Kepala Satuan Organisasi dilarang mengabaikan prinsip koordinasi dan wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara internal maupun eksternal. Dalam Ketentuan Peralihan, disebutkan bahwa ASN yang menjabat sebelum berlakunya peraturan ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga selesainya proses penataan atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional. Pejabat juga diwajibkan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap bawahan dan segera mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan dari peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.