Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 177

Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 177
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dokumen ini merupakan peraturan baru yang mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2021 guna menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih efektif dan efisien.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini merinci struktur organisasi dan tanggung jawab teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

  • Kedudukan: Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Susunan Organisasi: Terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sekretariat: Membawahi Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Bidang Kesatuan Bangsa: Mengelola kelompok substansi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, serta kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
  • Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas: Mengelola pembinaan politik dalam negeri dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dalam peraturan ini adalah transformasi struktur organisasi menuju penguatan Jabatan Fungsional. Berikut adalah urutan prioritas dan ketentuan teknis pelaksanaan tugasnya:

  1. Penyusunan program kerja dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  2. Pengoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup pembinaan ideologi Pancasila, karakter bangsa, dan pembauran kebangsaan.
  3. Pelaksanaan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pencegahan penyalahgunaan napza.
  4. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan simplikasi dalam tata kerja antar satuan organisasi baik internal maupun eksternal.
  5. Pengalihan sebagian tugas pelayanan fungsional kepada Subkoordinator yang memimpin Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa poin penting terkait masa transisi dan batasan operasional yang diatur:

  • Ketentuan Peralihan: Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan sebelum berlakunya peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya hingga dilakukan penataan atau penyetaraan jabatan fungsional.
  • Pencabutan Aturan: Setelah penataan jabatan selesai, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2021 secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Kewajiban Pelaporan: Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
  • Pengawasan: Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap bawahan dan mengambil langkah korektif jika terjadi penyimpangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.