Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 178

Tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI PADA DINAS KESEHATAN
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Organisasi
Nomor Peraturan 178
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI PADA DINAS KESEHATAN

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 merupakan regulasi yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja RSUD Panembahan Senopati sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan secara resmi mencabut serta menggantikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci struktur organisasi dan tata kelola rumah sakit yang kini memiliki fleksibilitas lebih besar. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Kedudukan RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersifat khusus dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
  • RSUD diklasifikasikan sebagai rumah sakit umum Kelas B yang dipimpin oleh seorang Direktur.
  • Struktur kepemimpinan didukung oleh dua posisi strategis, yaitu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang serta Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya.
  • Adanya unit non-struktural yang mencakup Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Komite, dan Instalasi untuk memastikan standar pelayanan dan audit kinerja internal berjalan optimal.
  • Penggunaan Jabatan Fungsional dan Kelompok Substansi sebagai bagian dari upaya perampingan struktur birokrasi.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari peraturan ini adalah efisiensi operasional dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan. Adapun ketentuan teknis dan indikator prioritas yang ditetapkan meliputi:

  1. Pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), serta bidang kepegawaian untuk mendukung kelancaran operasional rumah sakit.
  2. Pencapaian target pelayanan yang diukur melalui indikator teknis medis seperti Net Death Rate (NDR) atau angka kematian pasien setelah 48 jam, Bed Occupation Rate (BOR), Length of Stay (LOS), dan Turn Over Internal (TOI).
  3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada unit rawat jalan, rawat inap, serta gawat darurat.
  4. Pelaksanaan fungsi pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta penapisan teknologi di bidang kesehatan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan aturan peralihan yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparatur di lingkungan RSUD:

  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi (KISS) dan dilarang melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dalam pembagian tugas.
  • Berdasarkan Ketentuan Peralihan, ASN yang menjabat sebelum berlakunya peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya hingga proses penataan atau penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional selesai dilakukan secara resmi.
  • Setiap kepala satuan organisasi bertanggung jawab penuh atas pengawasan bawahan dan wajib melaporkan terjadinya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Seluruh laporan kinerja RSUD wajib disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.