Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 532

Tentang LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK TAHUN 2021
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Nomor Peraturan 532
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 29 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 29 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK TAHUN 2021

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 532 Tahun 2021 menetapkan lokasi pelaksanaan land consolidation atau Konsolidasi Tanah di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui proses yang partisipatif dan sistematis.

Poin-Poin Utama

  • Penetapan secara resmi lokasi Konsolidasi Tanah yang berfokus pada efisiensi dan produktivitas penggunaan lahan.
  • Penataan dilakukan baik secara fisik maupun yuridis untuk memperbaiki struktur lingkungan pemukiman atau lahan.
  • Keterlibatan langsung masyarakat sebagai peserta konsolidasi untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pembagian ruang.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis di lapangan diatur dengan prioritas dan rincian sebagai berikut:

  1. Lokasi kegiatan berada di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
  2. Total luas wilayah yang dikonsolidasi mencapai 27.852 m2 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi).
  3. Kegiatan ini melibatkan 84 orang pemilik hak atas tanah sebagai peserta resmi.
  4. Terdapat total 156 bidang tanah yang akan ditata kembali batas dan kepemilikannya.
  5. Setelah penataan aset selesai, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang berlaku.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa batasan ketat bagi peserta selama masa pelaksanaan kegiatan untuk mencegah kendala administratif:

  • Peserta dilarang melakukan peralihan hak atas tanah dalam bentuk apa pun selama proses konsolidasi berlangsung.
  • Setiap perubahan penggunaan tanah oleh peserta tidak diperbolehkan kecuali telah mendapatkan izin resmi dari Bupati Bantul.
  • Seluruh tahapan pembangunan infrastruktur harus mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam lampiran peta situasi dokumen ini.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Desember 2021. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.