Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 495

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Perencanaan dan Keuangan
Nomor Peraturan 495
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 09 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 09 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 495 Tahun 2021 yang menetapkan pembentukan tim kerja untuk menyusun peraturan mengenai standardisasi harga barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2023. Peraturan ini bersifat sebagai instrumen administratif baru untuk mendukung ketertiban penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih terukur dan akuntabel.

Poin-Poin Utama

Isi utama dari keputusan ini adalah penunjukan personel dan pendefinisian tugas tim dalam merumuskan standarisasi harga yang akan menjadi acuan bagi seluruh instansi daerah. Fokus utama tim ini meliputi penyusunan beberapa dokumen teknis penting, yaitu:

  • Standar Satuan Harga (SSH) sebagai batas tertinggi harga barang/jasa.
  • Standar Belanja Umum (SBU) untuk biaya yang sifatnya umum.
  • Analisa Standar Belanja (ASB) untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya.
  • Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai acuan biaya per satuan output kegiatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tim penyusun diwajibkan untuk melaksanakan langkah-langkah pelaksanaan secara sistematis dengan urutan prioritas kerja sebagai berikut:

  1. Melakukan survey harga barang dan jasa di lapangan secara sampling untuk mendapatkan data yang akurat.
  2. Mengompilasi serta menganalisa seluruh usulan jenis dan harga yang diajukan oleh setiap Perangkat Daerah.
  3. Melakukan pengolahan data dengan mempertimbangkan nilai kewajaran harga yang beredar di pasaran.
  4. Menyusun rancangan akhir dokumen standar harga sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam menjalankan tugasnya, tim memiliki ketentuan khusus sebagai berikut:

  • Seluruh anggota tim dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul.
  • Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini secara eksklusif dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
  • Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar legalitas bagi tim untuk melakukan koordinasi lintas sektoral.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 9 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.