Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 4

Tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2022-2025
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor Peraturan 4
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Januari 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Januari 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2022-2025

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2022 merupakan peraturan yang menetapkan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Bantul untuk masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Peraturan ini merupakan keputusan baru yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartite di tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poin-Poin Utama

  • Penetapan susunan dan personalia LKS Tripartit Kabupaten Bantul yang terdiri dari perwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.
  • Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  • Struktur organisasi dalam tim ini mencakup posisi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari lintas sektor dinas dan asosiasi terkait.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Tugas utama lembaga adalah memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati Bantul serta pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara kolektif.
  2. Seluruh pelaksanaan tugas oleh lembaga ini harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Bupati Bantul.
  3. Segala biaya operasional dan pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini berlaku secara final sejak tanggal ditetapkan dan wajib diketahui oleh instansi terkait seperti Gubernur DIY dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul. Anggota yang ditunjuk dalam lampiran wajib menjalankan fungsi koordinasi dan konsultasi selama masa bakti 3 tahun tanpa melampaui kewenangan yang telah diatur dalam standard operating procedure lembaga tripartit. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.