| Tentang | PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 5 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 03 Januari 2022 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 03 Januari 2022 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022 |
Keputusan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2022 merupakan regulasi yang menetapkan pembentukan Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini bersifat khusus untuk mengatur tata kelola aset pada Tahun Anggaran 2022, guna memastikan kendaraan dinas yang sudah tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dapat dinilai harganya secara objektif sebelum dipindahtangankan atau dihapuskan dari buku inventaris pemerintah.
Dokumen ini merinci pembentukan tim teknis yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan evaluasi terhadap aset bergerak milik Pemerintah Kabupaten Bantul. Poin-poin utama dalam keputusan ini meliputi:
Tim penaksir diwajibkan mengikuti prosedur kerja sistematis dengan urutan prioritas sebagai berikut:
Terkait pendanaan, honorarium tim ditetapkan berdasarkan beban kerja per kegiatan, dengan rincian di antaranya: Pengarah sebesar Rp1.500.000,00; Penanggung Jawab sebesar Rp1.200.000,00; Ketua sebesar Rp1.000.000,00; serta Sekretaris dan Anggota yang berkisar antara Rp750.000,00 hingga Rp850.000,00.
Beberapa ketentuan penting dan pembatasan yang diatur dalam keputusan ini adalah:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Januari 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.