Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 5

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 5
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Januari 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Januari 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA KENDARAAN DINAS YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN DAN DIHAPUSKAN PADA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2022 merupakan regulasi yang menetapkan pembentukan Tim Penaksir Harga Kendaraan Dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini bersifat khusus untuk mengatur tata kelola aset pada Tahun Anggaran 2022, guna memastikan kendaraan dinas yang sudah tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dapat dinilai harganya secara objektif sebelum dipindahtangankan atau dihapuskan dari buku inventaris pemerintah.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merinci pembentukan tim teknis yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan evaluasi terhadap aset bergerak milik Pemerintah Kabupaten Bantul. Poin-poin utama dalam keputusan ini meliputi:

  • Legalitas pembentukan tim yang terdiri dari berbagai unsur perangkat daerah, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta Dinas Perhubungan.
  • Pemberian wewenang untuk melakukan penaksiran harga terhadap kendaraan dinas yang akan dijual atau dihapus agar tidak terjadi kerugian keuangan daerah.
  • Penetapan struktur organisasi tim yang mencakup pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, hingga anggota teknis dari berbagai instansi terkait.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tim penaksir diwajibkan mengikuti prosedur kerja sistematis dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Meneliti administrasi kendaraan dinas yang akan dipindahtangankan, termasuk memeriksa buku inventaris dan dokumen penatausahaan.
  2. Meneliti keadaan fisik kendaraan secara langsung untuk menentukan nilai ekonomi berdasarkan kondisi terkini dan riwayat biaya pemeliharaan.
  3. Melaksanakan penaksiran harga secara profesional sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
  4. Menyampaikan laporan laporan penaksiran secara tertulis kepada Bupati Bantul sebagai dasar pengambilan keputusan final.

Terkait pendanaan, honorarium tim ditetapkan berdasarkan beban kerja per kegiatan, dengan rincian di antaranya: Pengarah sebesar Rp1.500.000,00; Penanggung Jawab sebesar Rp1.200.000,00; Ketua sebesar Rp1.000.000,00; serta Sekretaris dan Anggota yang berkisar antara Rp750.000,00 hingga Rp850.000,00.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan penting dan pembatasan yang diatur dalam keputusan ini adalah:

  • Seluruh proses appraisal atau penaksiran harus diselesaikan sebelum barang inventaris tersebut dihapus dari pencatatan resmi pemerintah.
  • Tim dilarang mengambil keputusan di luar kewenangan teknis yang telah ditentukan dan wajib memberikan laporan yang akurat kepada pimpinan daerah.
  • Seluruh pembiayaan operasional tim wajib dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan tidak diperkenankan menggunakan sumber dana ilegal lainnya.
  • Masa berlaku keputusan ini dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga tugas tim dinyatakan selesai untuk tahun anggaran berjalan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Januari 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.