Ringkasan Umum
Peraturan Bupati Bantul Nomor 185 Tahun 2021 merupakan regulasi teknis yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman resmi dalam pengelolaan arsip dinamis bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul. Status peraturan ini adalah peraturan baru yang mengatur tata kelola dokumen mulai dari penciptaan hingga penyusutan guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Poin-Poin Utama
Dokumen ini mengatur struktur dan proses pengelolaan kearsipan yang mencakup beberapa poin krusial, antara lain:
- Jenis Arsip Dinamis: Meliputi Arsip Aktif (penggunaan tinggi), Arsip Inaktif (penggunaan menurun), Arsip Vital (sangat penting/tidak tergantikan), dan Arsip Terjaga (berkaitan dengan keberadaan negara).
- Unit Organisasi: Pembagian tugas antara Unit Pengolah (satuan kerja pencipta arsip) dan Unit Kearsipan (satuan kerja yang bertanggung jawab pada fungsi kearsipan pusat di instansi).
- Siklus Hidup Arsip: Proses sistematis yang terdiri dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip.
- Alih Media: Ketentuan mengenai digitalisasi arsip kertas ke dalam bentuk elektronik untuk memudahkan akses dengan tetap menjaga keabsahan data.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Peraturan ini menekankan pada standardisasi prosedur operasional kearsipan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- Penciptaan & Registrasi: Setiap arsip yang dibuat atau diterima wajib diregistrasi dan didokumentasikan berdasarkan tata naskah dinas dan sistem klasifikasi keamanan.
- Pemberkasan Arsip Aktif: Dilakukan oleh Unit Pengolah menggunakan sistem abjad, nomor, kronologis, atau subjek. Daftar arsip aktif wajib disampaikan kepada Unit Kearsipan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- Pemindahan Arsip Inaktif: Arsip yang telah melewati masa retensi di Unit Pengolah harus dipindahkan ke Unit Kearsipan (Records Center) disertai berita acara dan daftar arsip.
- Standardisasi Sarana: Penggunaan peralatan wajib mengikuti standar teknis, seperti boks arsip bebas asam, folder, sekat (guide), dan rak arsip metal untuk menjamin keselamatan fisik dokumen.
- Autentikasi Digital: Hasil alih media harus diberikan tanda pengenal khusus seperti digital watermark atau public key untuk menjamin bahwa arsip elektronik tersebut sesuai dengan aslinya.
Larangan & Ketentuan Khusus
Terdapat beberapa batasan dan aturan khusus yang wajib dipatuhi dalam pengelolaan arsip dinamis:
- Larangan Akses Bebas: Arsip dengan kategori Surat Rahasia atau yang memiliki klasifikasi keamanan tertentu hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan hukum.
- Penyusutan Berdasarkan JRA: Pemusnahan arsip dilarang dilakukan secara sembarangan dan wajib berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip (JRA) serta harus melalui persetujuan lembaga kearsipan daerah (LKD).
- Ketentuan Khusus Alih Media: Meskipun sudah didigitalisasi, arsip yang memiliki nilai guna kebuktian (evidential) seperti bukti keberadaan lembaga atau hak individu tetap wajib disimpan dalam bentuk fisik aslinya.
- Sumber Daya Manusia: Setiap instansi diwajibkan memiliki Arsiparis atau pengelola kearsipan yang memiliki kompetensi teknis di bidangnya.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, ABDUL HALIM MUSLIH.
.