Peraturan Bupati Tahun 2022 Nomor 10

Tentang PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 10
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 26 Januari 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 26 Januari 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2022 ditetapkan untuk mengatur penunjukan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pemungutan Retribusi Daerah di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan regulasi baru yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan pendapatan daerah, sekaligus mencabut dan menggantikan aturan lama yaitu Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 agar sesuai dengan perkembangan urusan pemerintahan daerah saat ini.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini merumuskan klasifikasi retribusi dan tanggung jawab instansi terkait yang meliputi beberapa poin teknis berikut:

  • Retribusi Jasa Umum: Pungutan atas layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan sosial.
  • Retribusi Jasa Usaha: Pungutan atas layanan daerah yang dikelola dengan prinsip komersial atau commercial principle karena dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  • Retribusi Perizinan Tertentu: Pungutan atas pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan guna pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat.
  • Perangkat Daerah: Ditetapkan sebagai unsur pembantu Bupati yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pungutan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh dinas atau badan terkait sesuai dengan lampiran peraturan yang menjadi bagian tidak terpisahkan. Berikut adalah daftar prioritas instansi pemungut dan rincian layanannya:

  1. Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab atas retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pemeriksaan kualitas air.
  2. Dinas Perhubungan: Mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, terminal, pengujian kendaraan bermotor, dan izin trayek.
  3. Dinas Lingkungan Hidup: Menangani retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan serta pemanfaatan laboratorium lingkungan.
  4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan: Mengelola retribusi pelayanan pasar, pelayanan tera/tera ulang, serta izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  5. Dinas Pariwisata: Bertugas memungut retribusi pada objek wisata populer seperti Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Samas, dan Goa Selarong.
  6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman: Mengelola retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelayanan pemakaman, serta pengolahan limbah cair.

Larangan & Ketentuan Khusus

Peraturan ini juga memuat aturan peralihan dan kepatuhan hukum yang harus diperhatikan:

  • Ketentuan Peralihan: Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemungutan retribusi sebelum peraturan ini diundangkan tetap dinyatakan berlaku selama kegiatannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
  • Larangan Maladministrasi: Seluruh pemungutan retribusi wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin transparansi dan mencegah pungutan yang tidak sah.
  • Status Hukum: Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2020 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.