Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 534

Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 534
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 534 Tahun 2021 yang menetapkan pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum baru untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta pemantauan kedisiplinan pegawai selama periode Tahun Anggaran 2022.

Poin-Poin Utama

Tim yang dibentuk memiliki wewenang teknis dan administratif dalam menangani kasus kedisiplinan pegawai melalui beberapa tahapan tugas, yaitu:

  • Menyusun materi dan mendokumentasikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran.
  • Menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan bagi pimpinan terkait penanganan pelanggaran disiplin.
  • Melaksanakan sidang majelis untuk menyidangkan perkara pelanggaran disiplin pegawai secara formal.
  • Menyusun draf surat keputusan resmi mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti bersalah.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Operasional tim ini mengutamakan koordinasi antarinstansi dengan mekanisme pembiayaan dan struktur organisasi sebagai berikut:

  1. Prioritas utama tim adalah melakukan pengawasan disiplin yang bersifat preventif maupun represif di seluruh instansi daerah.
  2. Struktur personil melibatkan Bupati sebagai Pembina, Wakil Bupati sebagai Pengarah, dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua I.
  3. Anggota tim terdiri dari pejabat lintas sektor, termasuk Kepala Inspektorat Daerah dan Kepala BKPSDM.
  4. Seluruh biaya operasional tim dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keputusan ini:

  • Keputusan ini berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya tahun anggaran berjalan.
  • Seluruh anggota tim dilarang mengambil keputusan di luar prosedur standard operating procedure yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang manajemen PNS.
  • Segala ketentuan dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan wajib diikuti oleh seluruh personil yang ditunjuk.

31 Desember 2021, ABDUL HALIM MUSLIH

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.