Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 218

Tentang PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 218
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Mei 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 218 Tahun 2022 merupakan peraturan baru yang menetapkan pembentukan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal serta kepastian hukum bagi tenaga kerja melalui optimalisasi program jaminan sosial agar manfaatnya dapat menjangkau seluruh lapisan pekerja secara lebih luas.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas dalam upaya meningkatkan kepatuhan pemberi kerja. Poin-poin teknis yang diatur meliputi:

  • Percepatan implementasi dan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial di tingkat kabupaten.
  • Penegakan kepatuhan terhadap aturan kepesertaan bagi pemberi kerja dan pekerja.
  • Pelaksanaan kegiatan edukasi serta sosialisasi secara masif mengenai manfaat jaminan sosial.
  • Sinkronisasi data kepesertaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan data sektoral milik pemerintah daerah.
  • Penyusunan rekomendasi kebijakan antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan cakupan perlindungan pekerja.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, forum ini memiliki urutan prioritas dan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Pertemuan Rutin: Forum diwajibkan menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun kalender.
  2. Uraian Tugas: Ketua forum bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada bupati.
  3. Alokasi Anggaran: Segala biaya operasional yang timbul dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bantul atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai hukum.
  4. Keanggotaan: Melibatkan berbagai instansi lintas sektor, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asisten Sekda, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini menetapkan bahwa forum harus bergerak sesuai dengan kewenangan masing-masing anggota dalam mendorong perluasan kepesertaan. Ketentuan khusus lainnya menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku secara penuh sejak tanggal ditetapkan. Sumber pendanaan tambahan dari luar anggaran utama wajib bersifat tidak mengikat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penegakan regulasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.