Ringkasan Umum
Peraturan Bupati Bantul Nomor 190 Tahun 2021 merupakan regulasi yang menetapkan Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis baru yang mengatur seluruh siklus keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi.
Poin-Poin Utama
Peraturan ini merinci tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah yang meliputi:
- Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- Sekretaris Daerah selaku koordinator yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Pengguna Anggaran (PA) pada setiap Perangkat Daerah yang dapat melimpahkan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang menjalankan fungsi teknis dan tata usaha keuangan.
- Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Prioritas & Ketentuan Teknis
Pelaksanaan dan prioritas anggaran diatur berdasarkan langkah-langkah teknis sebagai berikut:
- Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah.
- Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan periodik perangkat daerah.
- Batas jumlah Uang Persediaan (UP) paling tinggi sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total anggaran belanja langsung.
- Pengajuan Ganti Uang (GU) dilakukan minimal setelah penggunaan dana mencapai 25 persen dari nilai UP masing-masing perangkat daerah.
- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diprioritaskan untuk menutupi defisit anggaran, membayar hutang, atau mendanai program yang belum tersedia anggarannya dalam tahun berjalan melalui mekanisme perubahan APBD.
Larangan & Ketentuan Khusus
Untuk menjamin kepatuhan hukum, peraturan ini menetapkan larangan dan ketentuan khusus:
- Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, penjualan jasa, atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan tersebut.
- Larangan keras menyimpan uang daerah pada bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Pengeluaran atas beban anggaran daerah dilarang dilakukan untuk tujuan lain selain yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Ketentuan Kerugian Daerah mewajibkan setiap ASN atau pejabat yang melalaikan kewajibannya hingga merugikan daerah untuk mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dalam keadaan darurat atau mendesak, pengeluaran kas dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD dengan kriteria yang diatur secara ketat.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.