Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 251

Tentang PERPANJANGAN KEDUA PULUH LIMA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Kantor Kesbang, Politik dan Linmas
Nomor Peraturan 251
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Mei 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Mei 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERPANJANGAN KEDUA PULUH LIMA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 251 Tahun 2022 yang mengatur tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana nonalam akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bantul. Peraturan ini menetapkan perpanjangan status yang ke-25 kalinya karena penularan virus dinilai masih terjadi dan terus berdampak pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Poin-Poin Utama

Berikut adalah poin-poin mendasar yang diatur dalam keputusan tersebut:

  • Perpanjangan Ke-25: Pemerintah secara resmi memperpanjang status tanggap darurat untuk yang kedua puluh lima kali guna memastikan penanganan pandemi tetap berjalan secara berkelanjutan.
  • Durasi Waktu: Perpanjangan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
  • Evaluasi Berkala: Status darurat ini dapat diperpanjang kembali di masa mendatang dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan situasi pandemi di lapangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Langkah-langkah pelaksanaan dan prioritas penanganan dalam masa tanggap darurat ini meliputi:

  1. Koordinasi Satgas: Memberikan mandat kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bantul untuk mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan terpadu.
  2. Tindakan Kedaruratan: Prioritas tindakan mencakup penyelamatan, evakuasi, serta prosedur isolasi bagi masyarakat yang terdampak.
  3. Pelayanan Masyarakat: Melakukan perlindungan, pengurusan, dan pemulihan kesehatan terhadap korban COVID-19.
  4. Sinergi Antarlembaga: Menekankan pentingnya kerja sama antar perangkat daerah dan lembaga terkait untuk meminimalkan dampak buruk pandemi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam ketentuan khusus ini, ditetapkan bahwa keputusan didasarkan pada Surat Rekomendasi dari BPBD Kabupaten Bantul nomor 440/0759 tertanggal 30 Mei 2022. Tidak ada larangan pidana baru dalam dokumen ini, namun ditekankan bahwa semua tindakan harus sesuai dengan prosedur penyelamatan dan pemulihan yang telah ditetapkan. Peraturan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal 1 Juni 2022 sebagai landasan operasional bagi seluruh aparatur di wilayah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.