Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 133

Tentang PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 133
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Maret 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Maret 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2022 yang menetapkan pembentukan Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) di Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini bersifat sebagai regulasi pelaksanaan teknis (executive order) untuk menjalankan amanat dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang bantuan keuangan kepada Kalurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di tingkat padukuhan.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini mengatur pembagian struktur organisasi dan tugas pokok tim yang terdiri dari tiga elemen utama:

  • Tim Pengarah: Bertanggung jawab atas pembinaan kinerja tim, penetapan kebijakan fasilitasi, pemberian rekomendasi prioritas program, dan peninjauan lokasi kegiatan.
  • Tim Pelaksana: Memiliki tugas teknis seperti verifikasi administrasi proposal, penyusunan daftar prioritas penerima bantuan, sosialisasi kepada pemerintah Kapanewon dan Kalurahan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation).
  • Sekretariat: Berperan dalam dukungan administratif, pencatatan proposal, penyiapan bahan kegiatan, akomodasi, hingga pengajuan proses pencairan dana bantuan keuangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim harus mengikuti urutan prioritas dan prosedur teknis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

  1. Verifikasi administrasi terhadap proposal bantuan keuangan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi.
  2. Penyusunan daftar prioritas Kalurahan penerima bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan fasilitasi.
  3. Penyampaian rekomendasi saran dan arahan kepada pihak Kapanewon dan Kalurahan terkait efektivitas penggunaan bantuan.
  4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala yang harus dilaporkan kepada Bupati melalui mekanisme evaluasi yang ketat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa ketentuan khusus dan mekanisme akuntabilitas yang diatur dalam keputusan ini:

  • Tanggung Jawab: Seluruh personel yang tergabung dalam Tim Fasilitasi wajib bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Bantul.
  • Pembiayaan: Segala biaya operasional yang muncul akibat pelaksanaan tugas tim ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
  • Masa Berlaku: Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan, yakni pada pertengahan bulan Maret 2022, sebagai dasar legalitas bagi pejabat dan unsur masyarakat yang terpilih dalam lampiran personalia.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Maret 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.