Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 259

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Nomor Peraturan 259
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Juni 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Juni 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Ringkasan Umum

Keputusan Bupati Bantul Nomor 259 Tahun 2022 mengatur tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini secara teknis menetapkan susunan personalia dan pembagian peran dalam ekosistem pengadaan daerah. Poin-poin utama yang diatur meliputi:

  • Pembentukan struktur Tim Pengarah yang dipimpin oleh Bupati Bantul dan melibatkan unsur pimpinan daerah lainnya.
  • Pembentukan Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan operasional pengadaan.
  • Penyusunan Tim Sekretariat yang bertugas memproses administrasi, menyiapkan rapat, dan menyusun laporan kegiatan secara periodik.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tim yang dibentuk memiliki fokus utama pada pengawasan strategis dan mitigasi risiko pengadaan. Ketentuan teknis dan prioritas kerja tim diatur sebagai berikut:

  1. Melakukan supervisi dan pemberian arahan agar seluruh kegiatan UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta kelembagaan pengadaan.
  3. Melakukan identifikasi risiko pengadaan sebagai langkah preventif terhadap potensi penyimpangan atau kendala teknis.
  4. Memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala bagi pelaku pengadaan di Kabupaten Bantul.
  5. Segala biaya yang timbul dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan khusus dan ketentuan peralihan yang harus diperhatikan:

  • Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya peraturan ini.
  • Keputusan ini memiliki sifat berdaya laku surut, yang berarti secara administratif dianggap mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.
  • Tim Pengarah dan Tim Pelaksana diwajibkan untuk bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul atas seluruh pelaksanaan tugasnya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Juni 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.