Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2022 merupakan regulasi baru yang ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Digital Parenting Terpadu di Kabupaten Bantul. Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalkan pola asuh keluarga dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi, dengan memastikan terciptanya pola pengasuhan yang ramah teknologi serta berlandaskan pada prinsip Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan kerangka kerja bagi orang tua dan pemerintah daerah dalam mengelola penggunaan media digital oleh anak. Poin-poin fundamental dalam aturan ini meliputi:

• Definisi Digital Parenting Terpadu sebagai strategi pengasuhan mandiri dalam pemanfaatan media digital di lingkungan keluarga.
• Peralihan tanggung jawab pengasuhan kepada keluarga besar apabila orang tua kandung tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya.
• Kewajiban orang tua untuk melakukan pendidikan karakter, penanaman nilai budi pekerti, serta pencegahan perkawinan pada usia anak.
• Penyusunan Rencana Aksi yang menjadi dokumen acuan bagi instansi daerah dalam mewujudkan ketahanan keluarga di era digital.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan pengasuhan digital diatur secara berjenjang berdasarkan satuan pendidikan anak dengan langkah-langkah teknis sebagai berikut:

1. Kategori Taman Kanak-Kanak: Prioritas pada pembatasan durasi penggunaan perangkat, pemanfaatan aplikasi pemantau (parental control), serta pendampingan langsung oleh orang tua.
2. Kategori SD dan SMP: Fokus pada penggunaan media digital untuk mendukung kesiapan pendidikan, edukasi mengenai keberagaman, dan pengajaran tanggung jawab dalam media sosial.
3. Penyusunan Modul: Dinas terkait wajib menyusun Modul Digital Parenting Terpadu sebagai panduan edukasi teknis bagi masyarakat.
4. Indikator Kinerja: Rencana aksi mencakup target penyediaan akses internet di sekolah, penyediaan informasi layak anak, dan penguatan kapasitas Forum Anak.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan aturan khusus yang harus ditaati untuk melindungi tumbuh kembang anak, yaitu:

• Orang tua dilarang membiarkan anak mengakses tayangan media digital yang mengandung unsur negatif, terutama pornografi dan kekerasan.
• Pelarangan pola pengasuhan yang diskriminatif; pengasuhan harus didasarkan pada kemitraan suami istri yang setara.
• Masyarakat memiliki peran khusus untuk mengawasi dan melaporkan pola pengasuhan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pihak berwenang.
• Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan media massa.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 21 Juli 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.