Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 325

Tentang PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BAKTI PRADATA” KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 325
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Agustus 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Agustus 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BAKTI PRADATA” KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 325 Tahun 2022 mengenai pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan nama "Bakti Pradata" yang berlokasi di Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul. Peraturan ini bersifat sebagai penetapan baru untuk mendukung terciptanya budaya hukum masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di tingkat desa atau kalurahan.

Poin-Poin Utama

  • Membentuk wadah organisasi Keluarga Sadar Hukum "Bakti Pradata" sebagai instrumen pembinaan hukum di masyarakat.
  • Menetapkan susunan personalia pengurus yang terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.
  • Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi para pengurus untuk menjalankan fungsi edukasi dan bantuan konsultasi hukum di wilayahnya.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Berdasarkan diktum kedua, prioritas pelaksanaan tugas bagi anggota kelompok "Bakti Pradata" diatur sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pengetahuan tentang hukum secara kolektif maupun individual melalui berbagai media informasi.
  2. Berperan aktif dalam memberikan penanganan masalah atau konsultasi hukum bagi anggota masyarakat yang membutuhkan solusi hukum.
  3. Mengikuti program pelatihan tenaga penyuluh hukum secara berkala untuk memperkuat kapasitas pemahaman aturan perundang-undangan.
  4. Kepengurusan dipimpin langsung oleh Lurah Trirenggo selaku Penanggung Jawab, dibantu oleh seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 25 orang Anggota.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Keputusan ini bersifat final dan mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Bupati Bantul.
  • Penyampaian salinan keputusan ditujukan kepada berbagai pihak terkait termasuk Gubernur DIY dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul untuk fungsi pengawasan dan koordinasi.
  • Segala bentuk pelaksanaan tugas harus mengacu pada pedoman teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.