| Tentang | DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA |
| T.E.U Badan/Pengarang | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) |
| Nomor Peraturan | 187 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Peraturan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 01 September 2022 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan |
Dirubah
Dirubah oleh : |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA |
Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengatur tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan guna menyinergikan dan mengharmonisasikan berbagai program pembangunan di tingkat kalurahan agar lebih terarah dalam mendayagunakan potensi lokal, khususnya dalam upaya mengusulkan kalurahan terkait menjadi Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya.
Sebuah kalurahan dapat dikategorikan sebagai Pamor Budaya apabila memiliki sinergi dari empat predikat pengembangan sekaligus, yaitu:
Proses pembentukan dan langkah teknis pelaksanaan diatur dengan urutan prioritas sebagai berikut:
Pengelolaan di tingkat kabupaten dikoordinasikan secara terpusat oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). Setiap Perangkat Daerah pengampu memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan sesuai dengan fungsi teknisnya masing-masing. Dalam hal pengusulan kepada Gubernur, Bupati wajib menyampaikan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan serta dinas terkait di tingkat Provinsi guna memastikan keselarasan administrasi dan kebijakan keistimewaan. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada akhir tahun 2021.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.