Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 187

Tentang DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Nomor Peraturan 187
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 September 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Dirubah
Dirubah oleh :
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengatur tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan guna menyinergikan dan mengharmonisasikan berbagai program pembangunan di tingkat kalurahan agar lebih terarah dalam mendayagunakan potensi lokal, khususnya dalam upaya mengusulkan kalurahan terkait menjadi Rintisan Kalurahan Mandiri Budaya.

Poin-Poin Utama

Sebuah kalurahan dapat dikategorikan sebagai Pamor Budaya apabila memiliki sinergi dari empat predikat pengembangan sekaligus, yaitu:

  • Desa/Kalurahan Budaya: Fokus pada pelestarian adat, tradisi, seni, bahasa, kerajinan, hingga warisan budaya.
  • Desa/Kalurahan Wisata: Pengelolaan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya.
  • Desa/Kalurahan Prima: Upaya meningkatkan partisipasi perempuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui produktivitas ekonomi.
  • Desa/Kalurahan Preneur: Penumbuhan unit usaha desa untuk meningkatkan keterampilan berwirausaha dan daya saing ekonomi warga.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Proses pembentukan dan langkah teknis pelaksanaan diatur dengan urutan prioritas sebagai berikut:

  1. Pembentukan Tim Verifikasi oleh Bupati yang terdiri dari unsur Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, DP3AP2KB, dan DKUKMPP.
  2. Penyusunan kriteria penilaian oleh Tim Verifikasi yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan).
  3. Pelaksanaan penilaian terhadap kalurahan yang di dalamnya terdapat aktivitas pariwisata, pemberdayaan UKM, dan pemberdayaan perempuan.
  4. Penetapan status Pamor Budaya melalui Keputusan Bupati.
  5. Pengusulan kalurahan yang telah terpilih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan status Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

Larangan & Ketentuan Khusus

Pengelolaan di tingkat kabupaten dikoordinasikan secara terpusat oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). Setiap Perangkat Daerah pengampu memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan sesuai dengan fungsi teknisnya masing-masing. Dalam hal pengusulan kepada Gubernur, Bupati wajib menyampaikan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan serta dinas terkait di tingkat Provinsi guna memastikan keselarasan administrasi dan kebijakan keistimewaan. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada akhir tahun 2021.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.