Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 181

Tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor Peraturan 181
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 31 Desember 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 31 Desember 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 merupakan pedoman resmi mengenai tata cara Penyusutan Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Status peraturan ini adalah aturan baru yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola kearsipan yang lebih efisien dan efektif, khususnya bagi para Pencipta Arsip dalam mengelola volume dokumen yang terus bertambah agar tidak terjadi penumpukan data yang tidak diperlukan.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini mengatur klasifikasi dan pengelolaan berbagai jenis arsip, mulai dari penggunaan hingga penghapusan. Beberapa poin krusial meliputi:

  • Pembagian jenis arsip menjadi Arsip Dinamis (aktif dan inaktif), Arsip Vital, Arsip Terjaga, serta Arsip Statis yang memiliki nilai guna kesejarahan.
  • Peran Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai pusat pembinaan dan pengelolaan arsip daerah.
  • Pembentukan Panitia Penilai Arsip (PPA) yang bertugas mengevaluasi nilai guna arsip dan memberikan rekomendasi apakah suatu arsip layak dimusnahkan atau harus dipertahankan secara permanen.
  • Penggunaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai standar jangka waktu penyimpanan dokumen.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan penyusutan arsip diprioritaskan pada tiga langkah strategis yang harus dilakukan secara sistematis oleh setiap unit kerja:

  1. Pemindahan Arsip Inaktif: Memindahkan dokumen yang frekuensi penggunaannya telah menurun (kurang dari 5 kali setahun) dari unit pengolah ke unit kearsipan dengan memperhatikan asas provenance (asal-usul) dan original order (aturan asli).
  2. Pemusnahan Arsip: Proses penghancuran fisik dokumen yang sudah habis masa retensinya. Secara teknis dilakukan melalui metode pencacahan, penggunaan bahan kimia, atau proses pulping sehingga informasi di dalamnya tidak dapat dikenali lagi.
  3. Penyerahan Arsip Statis: Dokumen yang telah habis masa retensinya namun memiliki nilai sejarah wajib diserahkan kepada LKD untuk dipermanenkan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat batasan dan syarat ketat dalam proses penyusutan untuk melindungi kepentingan hukum dan sejarah daerah:

  • Dilarang keras memusnahkan arsip yang masih berkaitan dengan penyelesaian proses perkara hukum atau sengketa yang belum selesai.
  • Pemusnahan arsip yang memiliki retensi 10 tahun atau lebih wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
  • Pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
  • Setiap kegiatan penyusutan, baik pemindahan maupun pemusnahan, wajib disertai dengan Berita Acara resmi dan daftar arsip yang ditandatangani oleh pihak-pihak berwenang serta saksi dari bidang hukum atau pengawasan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.