Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 327

Tentang PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Bagian Hukum
Nomor Peraturan 327
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 27 Juli 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 27 Juli 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Peraturan ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 327 Tahun 2022 yang menetapkan pembentukan tim khusus untuk mengelola dan meninjau produk hukum di tingkat daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan tata kelola regulasi yang harmonis, mencegah terjadinya tumpang tindih aturan dengan tingkatan yang lebih tinggi, serta memastikan hukum yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini secara resmi membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantul. Tim ini melibatkan berbagai unsur pejabat daerah dan tenaga ahli dengan pembagian peran sebagai berikut:

  • Pembina: Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
  • Pengarah: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
  • Ketua: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  • Sekretaris: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
  • Anggota: Terdiri dari Kepala Perangkat Daerah pelaksana produk hukum serta pejabat fungsional seperti Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Hukum.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim ini memiliki prioritas kerja yang terbagi ke dalam beberapa langkah teknis utama, yaitu:

  1. Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan produk hukum baru yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pemerintahan.
  2. Menguji keselarasan produk hukum daerah yang telah ada terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menghindari konflik norma hukum.
  3. Mengevaluasi efektivitas implementasi atau penerapan produk hukum yang sudah berjalan di lapangan.
  4. Menghasilkan rekomendasi teknis mengenai produk hukum mana yang perlu dipertahankan, diubah, atau dilakukan pencabutan secara total.

Larangan & Ketentuan Khusus

Tim Analisis dan Evaluasi ini memiliki kedudukan formal di mana mereka diwajibkan untuk bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bantul atas seluruh hasil kerjanya. Ketentuan khusus mengenai pendanaan menetapkan bahwa segala biaya operasional yang timbul akibat keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul. Keputusan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat berwenang.

27 Juli 2022, Abdul Halim Muslih

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.