Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Instruksi Bupati Bantul Nomor 24/Instr/2022 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Instruksi ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Instruksi Gubernur DIY untuk menyesuaikan level pembatasan aktivitas masyarakat dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap penularan virus.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini menekankan pada mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan mulai dari tingkat kabupaten hingga Rukun Tetangga (RT). Beberapa poin mendasar meliputi pembentukan Posko Tingkat Kalurahan yang berfungsi untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung penanganan Covid-19. Selain itu, ditekankan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung di fasilitas publik, perkantoran, maupun tempat wisata.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan teknis pembatasan didasarkan pada kategori sektor dengan prioritas kapasitas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan maksimal 100% Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin.
2. Pelayanan administrasi perkantoran pada sektor keuangan dan perbankan diberlakukan maksimal 75% staf, sementara pelayanan fisik pelanggan dapat 100%.
3. Industri orientasi ekspor dan domestik dapat beroperasi dengan kapasitas 100% staf yang dibagi minimal dalam 2 shift.
4. Pasar rakyat, supermarket, dan toko swalayan diperbolehkan buka dengan kapasitas pengunjung 100%.
5. Restoran, kafe, dan warung makan diizinkan buka hingga pukul 22.00 WIB dengan kapasitas maksimal 100%.
6. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan fasilitas umum diizinkan buka dengan kapasitas 100% dengan protokol kesehatan ketat.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat larangan dan aturan spesifik yang wajib diperhatikan oleh masyarakat dan penyelenggara kegiatan:

• Masyarakat dilarang menggunakan faceshield tanpa menggunakan masker secara benar.
• Kegiatan rapat atau pertemuan tatap muka dibatasi durasinya paling lama 2 jam dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
• Setiap pelanggaran terhadap ketentuan PPKM ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan KUHP, UU Wabah Penyakit Menular, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2021.
• Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan ini dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) jika anggaran yang tersedia pada pos terkait tidak mencukupi.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 September 2022 oleh Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih.