Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 371

Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 159 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Kesehatan
Nomor Peraturan 371
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 18 Agustus 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 18 Agustus 2022
Merubah:

  • -
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 159 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 371 Tahun 2022 yang menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 159 Tahun 2019. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di wilayah Kabupaten Bantul melalui pembaharuan susunan dan personalia tim pelaksana.

Poin-Poin Utama

Isi utama dari keputusan ini adalah perubahan struktur organisasi tim yang bertugas mengoordinasikan GERMAS di tingkat daerah. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan memastikan efektivitas kerja lintas sektoral. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur perangkat daerah agar program hidup sehat dapat diimplementasikan secara komprehensif, mulai dari aspek kesehatan, infrastruktur, pendidikan, hingga ketahanan pangan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Struktur tim pelaksana diatur berdasarkan tingkatan tanggung jawab teknis sebagai berikut:

  1. Pembina: Bupati dan Wakil Bupati Bantul bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan tertinggi.
  2. Pengarah: Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretariat Daerah bertugas memberikan pertimbangan strategis.
  3. Ketua Pelaksana: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai motor utama operasional program.
  4. Wakil Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk sinkronisasi perencanaan.
  5. Sekretaris: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk urusan administrasi.
  6. Anggota: Melibatkan 20 jabatan pimpinan dari berbagai instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Ketua Tim Penggerak PKK.

Larangan & Ketentuan Khusus

Beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam keputusan ini meliputi:

  • Lampiran mengenai susunan personalia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
  • Keputusan ini dinyatakan langsung berlaku pada tanggal ditetapkan, sehingga seluruh personel dalam struktur baru dapat segera menjalankan tugasnya.
  • Salinan keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur DIY dan DPRD Kabupaten Bantul untuk kepentingan monitoring dan koordinasi lebih lanjut.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 18 Agustus 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.