Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 446

Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH SIDOMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2022-2028
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 446
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Oktober 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Oktober 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH SIDOMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2022-2028

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 446 Tahun 2022 yang menetapkan secara resmi pengesahan dan pengangkatan Lurah Sidomulyo di Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas proses pemilihan Lurah yang telah dilaksanakan secara demokratis dan bertujuan untuk memberikan legalitas hukum bagi pejabat terpilih untuk memimpin kalurahan tersebut selama satu periode masa jabatan.

Poin-Poin Utama

  • Menetapkan saudara Susanta sebagai Lurah Sidomulyo yang terpilih melalui proses pemilihan yang sah.
  • Pengangkatan ini didasarkan pada laporan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD) Sidomulyo mengenai calon Lurah terpilih.
  • Keputusan ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah.
  • Proses pengesahan dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah Bupati menerima laporan hasil pemilihan dari pihak BPD.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Masa jabatan Lurah Sidomulyo ditetapkan selama 6 (enam) tahun, terhitung mulai periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2028.
  2. Perhitungan masa jabatan secara resmi dimulai sejak tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan.
  3. Lurah yang telah diangkat berhak mendapatkan penghasilan serta tambahan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Keputusan administratif ini mulai memiliki kekuatan hukum tetap pada saat proses pelantikan dilaksanakan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Meskipun tidak merinci larangan perilaku secara spesifik, dokumen ini menegaskan aturan peralihan dan penyampaian salinan keputusan kepada 7 (tujuh) pihak terkait demi tertib administrasi stelsel pemerintahan, di antaranya:

  • Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai otoritas pembina wilayah.
  • Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Inspektorat Daerah sebagai fungsi pengawasan.
  • Panewu Bambanglipuro dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai pembina teknis langsung di lapangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Oktober 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.