Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 449

Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2022-2028
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 449
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Oktober 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Oktober 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2022-2028

Ringkasan Umum

Dokumen hukum ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 449 Tahun 2022 yang diterbitkan untuk mengatur tentang pengesahan dan pengangkatan jabatan Lurah Banguntapan di wilayah Kapanewon Banguntapan. Keputusan ini merupakan tindak lanjut administratif atas hasil pemilihan lurah secara demokratis guna memberikan legalitas hukum bagi pejabat terpilih untuk memimpin kalurahan tersebut selama satu periode ke depan.

Poin-Poin Utama

Isi utama dari keputusan ini mencakup pengesahan secara resmi figur pimpinan desa di tingkat kalurahan. Poin-poin mendasar yang diatur antara lain:

  • Pengangkatan saudara Basirudin sebagai Lurah Banguntapan yang sah secara hukum.
  • Pernyataan bahwa proses pemilihan telah berjalan secara demokratis dan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
  • Pemberian kewenangan penuh kepada lurah terpilih untuk menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat kalurahan sesuai dengan masa jabatan yang telah ditetapkan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan tugas lurah dan hak-hak yang menyertainya diatur melalui urutan prioritas dan ketentuan teknis sebagai berikut:

  1. Masa jabatan lurah ditetapkan selama 6 (enam) tahun, terhitung untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2028.
  2. Perhitungan masa jabatan dimulai secara resmi sejak dilakukannya tanggal pelantikan.
  3. Pejabat yang diangkat diberikan hak berupa penghasilan tetap serta tambahan penghasilan lainnya.
  4. Besaran dan teknis pemberian penghasilan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan desa.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa hal khusus dan batasan yang perlu diperhatikan dalam keputusan ini, yaitu:

  • Keputusan ini hanya mulai berlaku efektif sejak pejabat yang bersangkutan resmi mengikuti prosesi pelantikan.
  • Segala hak keuangan dan fasilitas jabatan dilarang melampaui ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan maupun regulasi daerah.
  • Lurah wajib tunduk pada aturan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian lurah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Oktober 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.