Keputusan Bupati Tahun 2022 Nomor 451

Tentang PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2022-2028
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Nomor Peraturan 451
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 11 Oktober 2022
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 11 Oktober 2022
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN LURAH POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2022-2028

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 451 Tahun 2022 yang menetapkan pengesahan dan pengangkatan pejabat pimpinan tingkat desa di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan pemilihan Lurah yang demokratis guna menjamin keberlangsungan tata kelola pemerintahan di Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, dengan status sebagai keputusan pengangkatan pejabat baru hasil pemilihan umum tingkat kalurahan.

Poin-Poin Utama

  • Pemerintah Kabupaten Bantul resmi mengangkat Prawata, S.A.P. sebagai Lurah Potorono yang baru.
  • Keputusan ini didasarkan pada laporan hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Potorono melalui Keputusan BPK Nomor 07 Tahun 2022.
  • Legalitas pengangkatan ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 yang mewajibkan Bupati menetapkan Lurah terpilih paling lambat 30 hari kerja setelah menerima laporan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

  1. Masa jabatan resmi bagi Lurah terpilih ditetapkan selama 6 (enam) tahun, terhitung untuk periode 2022 sampai dengan 2028.
  2. Lurah yang telah diangkat berhak mendapatkan penghasilan serta tambahan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Waktu dimulainya masa jabatan dan hak-hak keuangan tersebut dihitung secara teknis sejak tanggal pelantikan dilaksanakan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam ketentuan khusus, keputusan ini menegaskan bahwa masa berlaku surat keputusan dimulai tepat pada saat prosesi pelantikan dilakukan. Tidak ada larangan pidana khusus dalam dokumen ini, namun terdapat kewajiban administratif di mana salinan keputusan ini harus disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Kabupaten Bantul, serta instansi pengawas terkait lainnya sebagai bentuk transparansi dan koordinasi antarlembaga pemerintahan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Oktober 2022 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.